Penerimaan PNS di Daerah Pemekaran Disetop
JAKARTA--MICOM: Pemerintah daerah pemekaran diminta tidak melakukan rekruitmen selama pelaksanaan moratorium pegawai negeri sipil (PNS) dan solusinya yakni mendapatkan pegawai baru dari wilayah yang satu provinsi.
"Sehingga satu wilayah yang jumlah PNS-nya lebih gemuk bisa menjadi ramping. Kecuali di provinsi tersebut tidak ada tenaga yang dibutuhkan," tegas Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, Jumat (9/9).
Namun, tambah Gamawan, untuk profesi tertentu yang keahliannya dimiliki orang terbatas seperti dokter, perawat, dan bidan masih memungkinkan untuk dilakukan. "Sedangkan untuk tenaga administratif hampir dipastikan tidak ada rekruitmen baru," ujarnya.
Gamawan menjelaskan, setelah penataan ini dilakukan, pemerintah akan menerjunkan tim reformasi birokrasi di tingkat pusat. "Tim ini akan dibantu tim pengarah di tingkat daerah," ungkapnya.
Gamawan mengungkapkan, dengan ditatanya birokrasi ini, ke depan tidak ada lagi pemda yang mengangkat pegawai honorer. Pasalnya, ia mendengar hingga kini masih ada pemda yang tetap menganggap pegawai honorer. "Padahal pemerintah sudah melarang merekrut tenaga honorer sejak akhir 2005. Namun masih ada yang membandel," ujar Gamawan. (Che/OL-2)
"Sehingga satu wilayah yang jumlah PNS-nya lebih gemuk bisa menjadi ramping. Kecuali di provinsi tersebut tidak ada tenaga yang dibutuhkan," tegas Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, Jumat (9/9).
Namun, tambah Gamawan, untuk profesi tertentu yang keahliannya dimiliki orang terbatas seperti dokter, perawat, dan bidan masih memungkinkan untuk dilakukan. "Sedangkan untuk tenaga administratif hampir dipastikan tidak ada rekruitmen baru," ujarnya.
Gamawan menjelaskan, setelah penataan ini dilakukan, pemerintah akan menerjunkan tim reformasi birokrasi di tingkat pusat. "Tim ini akan dibantu tim pengarah di tingkat daerah," ungkapnya.
Gamawan mengungkapkan, dengan ditatanya birokrasi ini, ke depan tidak ada lagi pemda yang mengangkat pegawai honorer. Pasalnya, ia mendengar hingga kini masih ada pemda yang tetap menganggap pegawai honorer. "Padahal pemerintah sudah melarang merekrut tenaga honorer sejak akhir 2005. Namun masih ada yang membandel," ujar Gamawan. (Che/OL-2)
Comments